Marwah Mualem Tak Bergantung pada Pergub JKA

Opini : Abdul Latif | Alumni STIAPEN Nagan Raya

Menurut saya, Mualem tidak akan kehilangan atau jatuh marwahnya hanya karena mencabut Pergub terkait JKA. Marwah seorang pemimpin tidak ditentukan oleh apakah ia mempertahankan atau mencabut sebuah aturan, tetapi dari keberanian dan ketegasannya dalam mengambil keputusan yang dianggap terbaik untuk kepentingan rakyat. Justru, ketika sebuah kebijakan dinilai perlu dievaluasi atau disesuaikan, langkah untuk mencabutnya bisa menjadi bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan.

Dalam konteks pemerintahan yang dinamis, perubahan kebijakan merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Setiap aturan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Jika sebuah kebijakan tidak lagi relevan atau tidak berjalan efektif, maka mempertahankannya justru bisa menimbulkan dampak yang lebih besar.

Pandangan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Serba Guna DPRA pada 28 April 2026. Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, turut mendorong agar Pergub tersebut dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa wacana pencabutan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari diskusi resmi yang melibatkan pertimbangan kelembagaan.

Saya melihat bahwa dukungan dari pihak legislatif ini semakin memperkuat alasan bahwa pencabutan Pergub JKA bukan keputusan yang gegabah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang berjalan di lapangan, termasuk berbagai kendala dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Secara pribadi, saya menilai bahwa memang sudah seharusnya Pergub itu dicabut jika dalam pelaksanaannya tidak lagi memberikan manfaat optimal atau bahkan menimbulkan persoalan baru. Kebijakan publik harus adaptif terhadap kondisi nyata, bukan dipertahankan hanya karena alasan formalitas atau sejarah pembentukannya.

Dengan demikian, mencabut Pergub JKA bukanlah langkah yang menjatuhkan marwah, melainkan bagian dari upaya memperbaiki arah kebijakan. Selama keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat, maka marwah kepemimpinan justru akan tetap terjaga, bahkan bisa semakin kuat