 |
| Abdul Latif.S.Sos | Alumni STIAPEN Nagan Raya |
Opini Oleh : Abdul Latif. S.Sos
Sebagai masyarakat Aceh, saya merasa kebijakan pembatasan penerima JKA melalui Pergub Aceh No. 2 Tahun 2026 telah menimbulkan kegelisahan yang nyata di tengah masyarakat. JKA selama ini bukan sekadar program bantuan, tetapi menjadi sandaran utama bagi banyak keluarga untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Ketika kebijakan ini membatasi penerima, yang terasa bukan hanya perubahan aturan, tetapi seolah ada jarak yang diciptakan antara rakyat dan hak dasarnya untuk berobat.
Saya melihat sendiri bagaimana kebijakan ini memunculkan kebingungan dan ketidakpastian. Ada masyarakat yang sebelumnya merasa aman karena terlindungi, kini harus kembali memikirkan biaya pengobatan di saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, terlebih untuk sektor yang sangat krusial seperti kesehatan.
Lebih dari itu, JKA adalah simbol keberpihakan pemerintah Aceh kepada rakyatnya. Ketika aksesnya dipersempit, yang tergerus bukan hanya manfaat program, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan yang baik seharusnya tidak hanya mempertimbangkan efisiensi anggaran, tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam hal ini, dampaknya sudah sangat jelas dirasakan oleh masyarakat luas.
Oleh karena itu, saya selaku masyarakat Aceh turut mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mencabut Pergub tersebut dan mengembalikan JKA pada prinsip awalnya: memberikan perlindungan kesehatan yang luas dan merata bagi masyarakat. Jika memang diperlukan perbaikan, maka lakukanlah dengan pendekatan yang lebih bijak dan tepat sasaran, bukan dengan pembatasan yang justru menimbulkan keresahan.
Harapan saya sederhana, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat, bukan justru membuat rakyat merasa ditinggalkan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari efisiensi, tetapi dari seberapa besar ia mampu menjaga kesejahteraan dan rasa aman masyarakatnya.
